Informasi yang akan admin bagikan kali ini berkaitan dengan materi sosialiasi Perubahan Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2023 yang telah diterbitkan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Materi sosialisasi tersebut terkait dengan Perubahan PMK 119 / 2021 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik untuk Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
Kebijakan Umum DAK NonFisik
1. Definisi
Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik merupakan bagian dari Dana Transfer Khusus yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang bersifat operasional, dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik yang merupakan urusan daerah sesuai kebutuhan dan prioritas daerah, serta selaras dengan prioritas nasional.
2. Prinsip
a. Membantu dan melengkapi kekurangan pendanaan bagi kegiatan khusus operasional dalam rangka pelaksanaan pelayanan dasar publik berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM) yang selaras dengan program prioritas nasional dan menjadi kewenangan urusan pemerintah daerah.
b. Dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah, sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN.
c. Dapat berupa pengalihan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara/lembaga yang digunakan untuk melaksanakan urusan yang menurut peraturan perundang-undangan menjadi urusan Daerah.
3. Kriteria
a. Urusan Daerah : merupakan urusan daerah sesuai UU No.23 Tahun 2014
b. Priorotas Nasional : mendukung capaian Prioritas Nasional dalam RKP
c. Amanat Peraturan : adanya amanat dalam peraturan perudang-undangan
d. Layanan Publik ; mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik
Jenis DAK NonFisik
1, BOSP
a, BOS
Mendukung pencapaian program wajib belajar 12 tahun (pendidikan dasar dan menengah) yang bermutu dalam memenuhi capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP). Terdiri dari BOS Reguler dan BOS Kinerja.
b. BOP PAUD
Mendukung operasional pembelajaran dan dukungan biaya operasional bagi satuan
PAUD yang memiliki NPSN dengan peserta didik kurang mampu atau wilayah sulit serta PAUD Penggerak. Terdiri dari BOP PAUD Reguler dan BOP PAUD Kinerja.
c. BOP Kesetaraan
Memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dijangkau dan dipenuhi oleh jalur pendidikan formal yang diselenggarakan sesuai jenjang pendidikan dasar (Paket A dan Paket B) dan menengah (Paket C). Terdiri dari: BOP Kesetaraan Reguler dan BOP Kesetaraan Kinerja.
3. Tunjangan Guru ASN
a. TPG ASN Daerah
Mendukung peningkatan kesejahteraan guru ASN Daerah yang memiliki sertifikat pendidik sebesar 1 (satu) kali gaji pokok ASN Daerah yang bersangkutan, tidak termasuk gaji ke-13.
b. Tamsil Guru ASN Daerah
Mendukung peningkatan profesionalisme guru ASN Daerah yang belum
memiliki sertifikat pendidik sebesar Rp250.000 per bulan, tidak termasuk gaji ke-13.
c. TKG ASN Daerah
Memberikan kompensasi atas kesulitah hidup bagi guru ASN Daerah yang mengajar di desa sangat tertinggal sebesar 1 (satu) kali gaji pokok ASN Daerah yang bersangkutan, tidak termasuk bulan ke-13.
3. BOK
a. BOK Dinas
Dana bantuan yang digunakan untuk belanja operasional program prioritas upaya kesehatan masyarakat esensial tersier dan esensial sekunder.
b. BOK Puskesmas
Dana bantuan yang digunakan untuk belanja operasional program prioritas upaya kesehatan masyarakat esensial primer.
4. DAK NonFisik Jenis Lainnya (yang disepakati Pemerintah) TA 2023, diantaranya:
a. Bantuan Operasional Keluarga Berencana;
b. Bantuan Operasional Museum dan Taman Budaya
c. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian;
d. Dana Fasilitasi Penanaman Modal;
e. Dana Layanan Kepariwisataan;
f. Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS);
g. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Dana PPA);
h. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Mikro Kecil (PK2UKM); dan
i. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Mengengah (PK2SIKM).
Pengalokasian dana BOSP
Perubahan Kebjiakan Penyaluran Dana BOSP 2023
Penyaluran BOSP dilakukan secara langsung ke rekening satuan pendidikan dengan tahapan sebanyak 2 tahap.
Penyaluran BOSP tahap 2 dilakukan dengan mempersyaratkan laporan tahap sebelumnya yang menunjukkan penyerapan minimal 50% dari dana yang ada di Rekening Satuan Pendidikan.
Manfaat :
- Satdik lebih leluasa dalam mengelola anggaran.
- Efisiensi pengelolaan Dana BOSP mulai dari penyaluran sampai pelaporan.
- Memudahkan proses pelaporan, karena masa pelaporan lebih Panjang dan jumlah laporan lebih sedikit.
- Satuan pendidikan menerima dana lebih cepat di Januari.
- Meminimalisir adanya dana idle di daerah.
Penyaluran DAK NonFisik
Penyaluran BOSP tahap 2 mempersyaratkan laporan tahap 1 yang menunjukkan penyerapan 50% dari dana yang ada di Rekening Satuan Pendidikan;.
Penyaluran Dana BOSP dilakukan dengan memperhitungkan sisa dana yang ada di Rekening Satuan Pendidikan sampai dengan akhir tahun sebelumnya.
Materi Sosialisasi Perubahan PMK 119 / 2021 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik untuk Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) selengkapnya dapat dibaca dan di unduh pada tautan berikut ini.
Link Download
Demikian informasi mengenai Materi Sosialiasi Perubahan Kebijakan Penyaluran Dana BOSP Tahun Anggaran 2023 yang dapat admin bagikan. Semoga bermanfaat.